Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Terganjal Aturan Pelaksana
Berita

Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Terganjal Aturan Pelaksana

Pemerintah diminta segera menerbitkan PP sebagai pelaksana UU PPMI agar jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri berjalan optimal.

Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit

 

Anjar mengamini pandangan Dede. Menurutnya anggaran BNP2TKI tahun ini berkurang 70 miliar daripada anggaran tahun sebelumnya. Penganggaran semestinya diberikan bagi Badan Latihan Kerja dalam rangka meningkatkan keterampilan para pekerja migran yang akan mengadu nasib di luar negeri.

 

Tak hanya soal anggaran, keterbatasan kewenangan menjadi ganjalan BNP2TKI menjalankan tugasnya, sehingga tak dapat bekerja optimal. Anjar yakin bila PP dari UU PPMI terbit, kewenangan BNP2TKI bakal semakin kuat.

Tags:

Berita Terkait