Armida juga menambahkan, sasaran kebijakan energi untuk menambah lapangan kerja baru bisa tercapai jika mampu menambah lahan baru dan menggenjot produktivitas. Jika hanya konversi lahan lama ke lahan jarak misalnya, tak akan menambah banyak lapangan kerja baru, timpalnya.
Evita menjelaskan, bahwa saat ini tersedia 5,4 juta hektar (ha) lahan, dengan rincian 2,7 juta ha lahan sudah dilepaskan namun belum diproses Hak Guna Usaha (HGU); 0,3 juta ha lahan HGU ditelantarkan, serta 2,4 juta ha lahan yang Izin Usaha Pertanian (IUP) tidak aktif. Selain itu, masih ada Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 13,7 juta ha.
Evita menambahkan, keuntungan bagi petani jarak pagar per ha bsia mencapai Rp 4,5 juta. Harga 1 kg biji jarak Rp 1.000. Untuk membuat seliter minyak jarak dibutuhkan 3-4 kg biji jarak.
Namun, Umar menyoroti peran sosialisasi pemerintah masih minim. Banyak petani yang salah beli benih. Sekitar 70% benih berkualitas rendah. Makanya banyak petani yang mengeluh rugi atau hendak membabat lahan jaraknya. Harga benih saat ini Rp 30.000 – Rp 40.000 per biji.
Armida juga mewanti-wanti, tanpa ada penambahan lahan, penggunaan CPO, misalnya, akan berbenturan dengan industri lainnya. Akan ada kekurangan permintaan karena industri minyak goreng, sabun, dan lainnya juga membutuhkan CPO.
Anggota DPR Komisi VII Airlangga Hartarto mendukung langkah pemerintah. Namun masih butuh langkah dan rencana jangka panjang. Misalnya lahan jarak. Jarak merupakan tanaman monokultur. Dalam satu lahan yang luas, hanya terdapat sejenis tanaman, akan rentan dari hama dan penyakit. Hal ini juga harus diantisipasi.
Disiapkan insentif
Ada kabar baik bagi calon investor atau pemain energi alternatif. Saat ini kami menggarap draft pengurangan PPh dan PPN dalam negeri bagi komoditas CPO. Untuk pajak ekspor memang belum banyak perubahan. Boleh saja mengekspor, namun kami mengutamakan konsumsi dalam negeri, ujar Evita.
Menurut Evita, draft tersebut akan disahkan dan diluncurkan (launch) pada 9 Januari 2007 nanti. Draft tersebut nanti berupa PP, sambungnya. Saat ini, menurut Evita, pemerintah sangat mendukung para petani yang menanam jarak maupun komoditi energi terbarukan. Masih ada bentuk insentif lainnya.