Direktur Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Bambang Heru Tjahjono menjelaskan bahwa direktoratnya mengeluarkan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) sebagai alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi nasional di instansi pemerintah.
Tetapi, alat evaluasi tersebut tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan aau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi pada pimpinan instansi.
“Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefenisikan dalam sistem keamanan informasi berbasis SNI-ISO/IEC 27001:2009,” ungkap Bambang.
National Technology Officer Microsoft Word, Tony Seno Hartono. menilai aturan tentang keamanan informasi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibarengi dengan inisiatif e-government, merupakan motor penggerak bagi pemerintah untuk mulai membuka diri, membuat laman yang isinya diperkaya dengan informasi-informasi yang berguna bag masyarakat.
“Hanya saja, implementasi website ini di pemerintah belum dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM, dan penerapan teknologi yang tepat. Sehingga peretasan website pemerintah semakin marak,” pungkasnya.