Padahal dengan penggunaan sistem elektronik tersebut, tercapai optimalisasi anggaran negara senilai Rp62,01 triliun melalui sistem e-procurement yang berasal dari selisih pagu dan hasil lelang atau sekitar Rp150 triliun pada periode 2015-2018.
Dalam pantauan ICW, tidak kurang dari 40 persen korupsi yang terjadi berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Data KPK menunjukkan dari jenis perkara korupsi yang paling banyak disidik hingga 31 Desember 2018, pengadaan barang dan jasa masih menempati peringkat kedua teratas setelah penyuapan. (ant)