“Nantinya, Pimpinan KPK Jilid V memastikan seluruh pemangku kepentingan di internal KPK menjaga etika dan hukum dalam pemberantasan korupsi. Supremasi etika dan hukum harus menjadi pedoman kerja setiap pegawai dan pejabat KPK,” katanya.
Belum mendaftar
Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan perwira tinggi kepolisian belum mendaftarkan diri untuk menjadi calon pemimpin KPK. "Belumlah, belum. Itu kan tetap harus melalui internal dulu. Baru nanti keluar rekomendasi dari pimpinan, baru secara personal mendaftar ke pansel," tutur Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta seperti dikutip Antara.
Dedi Prasetyo menuturkan untuk penugasan khusus terdapat tahapan pemeriksaan administrasi secara internal tentang kompetensi, persyaratan dan rekam jejak yang masih dilakukan hingga akhir Juni. Untuk itu, perwira tinggi yang akan mendaftar, kata dia, masih dapat berubah, bisa bertambah lebih dari sembilan atau berkurang dari jumlah itu.
"Nanti awal bulan depan kalau ada konsep finalnya, siapa saja yang akan mendaftar di pansel KPK, nanti akan diinformasikan," kata dia.
Dalam salinan surat Kapolri nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani Asisten Bidang SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri, memuat sembilan nama perwira tinggi Polri yang akan mengikuti seleksi Capim KPK.
Sembilan nama tersebut adalah Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar; Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum; Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung; Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur; Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari.
Kemudian Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto; Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul; Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih; dan Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani.