Sebelumnya, Ketua dan Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla Rini Mariani Soemarno dan Hasto Kristiyanto menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK untuk diteliti rekam jejaknya.
"Kami tidak akan menyampaikan kepada orang-orang yang bukan di luar Presiden. (Bahkan) wakil presiden, tim transisi, kita tidak akan memberitahukan. Kita hanya ingin memberitahu tentang 'track record' calon menteri itu kepada Jokowi," ungkap Abraham.
Menurut Abraham, KPK hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk meneliti rekam jejak orang-orang tersebut. "Setidaknya nama-nama ini tidak boleh mendahului sebelum dilakukan verifikasi lebih akurat lagi, mungkin satu-dua hari (untuk verifikasi)," ungkap Abraham.
Hasto mengaku bahwa ia pun tidak tahu isi nama-nama para calon menteri dan berapa jumlahnya. "Saya tidak tahu apa isi dokumen, tapi betul dokumen berisi nama-nama yang merupakan hasil penyaringan selama ini yang dilakukan Jokowi terhadap nama-nama calon menteri, sudah disampaikan tapi saya tidak tahu hasilnya, dan berapa jumlahnya," kata Hasto.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan Pusat Pelaporan, Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan Postur kabinetnya tidak berubah, yakni 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang partai politik. Jokowi memastikan akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2014, satu hari setelah dilantik.