Oleh karena itu, Donal menyatakan ICW mendesak agar Jokowi-JK menunaikan janjinya ketika kampanye dan setelah menang Pemilu, yaitu dengan melibatkan publik dan stakeholder yang ada untuk membangun kabinet yang transparan, partisipasif yang diisi oleh orang-orang yang bersih, berintegritas dan punya komitmen, bukan oleh orang yang bermasalah.
Donal mengatakan Partai politik seharusnya jangan diletakan pada prioritas utama dalam penyusunan kabinet. Seharusnya, lanjutnya, kepentingan rakyatlah yang harus diutamakan dan menjadi prioritas utama, baru kemudian parpol mengikuti di belakangnya. “Jokowi harus keluar dari pakem-pakem pola lama membangun postur kabinet,” ucap Donal.
Hal tersebut, menurut Donal, dapat dilakukan dengan melibatkan peran KPK, PPATK, ditambah peran Dirjen Pajak untuk memberikan catatan-catatan atas nama-nama calon Menteri kabinet Jokowi-JK dan sekaligus memfilter calon-calon tersebut. “Kalau itu dilakukan, Jokowi berarti membangun tradisi baru”, tambah Donal.
Donal juga berharap Jokowi bisa menghindari loyalitas ganda calon Menteri terhadap kepentingan partai politik dan rakyat dengan tidak memilih menteri yang aktif sebagai pengurus inti partai politik. “Jokowi harus belajar dari pengalaman SBY di ujung masa jabatan 2014 ini,” ucap Donal.
Setidaknya, lanjut Donal, ada 21 Menteri yang berlatar belakang partai politik dan 3 orang anggota menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai politik, yaitu Muhaimin Iskandar (PKB), Suryadarma Ali (PPP), dan Hata Rajasa (PAN). “Sejak Januari 2014 sampai dengan Pemilu, mereka lebih sibuk mengurus partainya daripada negara. Ini jadi preseden buruk bagi negara kita,” tambah Donal.
Verifikasi Rekam Jejak
Terpisah, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan bahwa hasil verifikasi rekam jejak calon menteri hanya akan diberikan kepada calon presiden terpilih Joko Widodo.
"Kami hanya memberitahukan kepastian tentang 'track record' orang ini, calon-calon menteri ini kepada yang bersangkutan, yaitu presiden kita Jokowi," kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK Jakarta, Jumat (17/10).