3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, seperti kuitansi atau surat semacam itu.
4. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, seperti surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan masih banyak lagi.
Kemudian, penggunaan surat palsu tersebut harus mendatangkan kerugian. Kerugian itu tidak hanya berupa kerugian materil, tetapi juga kerugian bagi masyarakat, kesusilaan, hingga kehormatan.
Lebih lanjut dalam buku Soesilo, yang dihukum menurut pasal ini tidak hanya “memalsukan” tetapi juga “sengaja”. Maksudnya adalah orang-orang yang menggunakan itu harus mengetahui dengan benar bahwa surat yang digunakannya itu adalah palsu.
Jika seseorang tersebut tidak mengetahui, maka harus dibuktikan dalam pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam proses persidangan. Namun sesungguhnya, penggunaan ijazah memiliki aturannya sendiri di dalam UU Sisdiknas.
Dalam Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.
Pengaturan secara khusus mengenai pemalsuan ijazah dalam UU Sisdikans menyatakan, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan ijazah yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya, selain itu mereka yang membantu memberikan ijazah juga harus mempertanggungjawabkannya.
Untuk itu ancaman pidana dalam pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu menggunakan ancaman pidana dalam UU Sisdiknas dan tidak menggunakan ancaman pidana di dalam KUHP.