"Katanya pelatihan sebelumnya banyak yang tidak lulus, ini berarti HKPI tidak hanya menerima biaya pendaftaran terus (mudah) diluluskan. Ini berarti Bapak Ibu selain daftar, tapi juga harus belajar supaya lulus," ujar Cahyo.
Menurut Cahyo, profesi kurator dan pengurus cukup penting seiring dengan kebutuhan Indonesia di masa depan. Kurator dan pengurus yang handal dan profesional bukan hanya menguntungkan debitur/kreditur ataupun klien semata, tetapi juga berpengaruh di dunia internasional.
Posisi Indonesia saat ini, kata Cahyo, terus bergerak maju memberi kemudahan berusaha bagi para investor baik dalam maupun luar negeri. Untuk menunjang hal itu, perlu individu yang handal dalam setiap profesi yang dijalani termasuk didalamnya kurator dan pengurus.
Lantaran pentingnya profesi kurator dan pengurus, Bank Dunia pun memasukkan profesi ini sebagai area yang harus direformasi. "Untuk mendorong disiplin dan kejujuran bidang keuangan. Melindungi hak pihak ketiga jadi dasar kenapa World Bank memasukkan peringkat kepailitan dari 10 area bisnis yang perlu direformasi di wilayah negara," kata dia.
Pemerintah, kata Cahyo saat ini terus memperbaiki regulasi hukum di sektor bisnis agar iklim usaha di Indonesia terus berkembang. Salah satunya, RUU Kepailitan yang compatible dengan memasukkan fitur atau elemen yang dianggap perlu sebagai pendukung.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait termasuk melibatkan HKPI untuk praktik menangani kepailitan agar near perfect ya, karena kita tahu tidak ada yang benar-benar perfect."