Dia mengaku telah mengirim surat peringatan kedua nomor S-56/MK.7/2007 tertanggal 12 Maret 2007. Surat itu disampaikan kepada bupati, wali kota, dan Ketua DPRD. Jadi, kalau (APBD) sampai April tidak selesai, kami kirim surat terakhir sebagai sanksi penundaan Dana Alokasi Umum karena mereka sudah diperingatkan, kata dia.
Dua provinsi yang belum menyelesaikan APDB adalah Nusa Tenggara Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah sedang membantu dua provinsi itu dalam menyelesaikan pengesahan anggaran daerahnya. Selain itu, ada 44 kabupaten dan kota madya yang belum menyerahkan anggaran belanja daerah.
Peringatan serupa sudah disampaikan sebelumnya oleh Departemen Dalam Negeri. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman mengatakan peringatan diberikan supaya pemerintah daerah lebih tertib. Terlambatnya pengesahan anggaran, kata Progo, sebenarnya merugikan daerah. Sebab, Kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan bisa terhenti, katanya.
Pemerintah, kata Mardiasmo, saat ini sedang memetakan kendala penyusunan peraturan daerah APBD. "Dari pemetaan awal, ada daerah yang baru menyelesaikan pemilihan kepala daerah dan ada yang baru terkena bencana," katanya.
Departemen Keuangan sudah memperingatkan daerah yang belum melaporkan penggunaan APBD tahun lalu. Jumlahnya mencapai 20-25 persen dari seluruh daerah yang ada. Pemerintah juga akan mengenakan sanksi keterlambatan berupa pemotongan alokasi APBD tahun depan.
Stop Pemekaran
Di tengah masih semrawutnya kualitas laporan keuangan daerah, justru banyak kalangan yang menginginkan pemekaran. Kondisi ironis ini jelas mengusik benak anggota BPK Baharuddin Aritonang. Sebaiknya kita hentikan pemekaran daerah, tuturnya dalam sebuah acara di Gedung BPK, pekan silam.
Menurut Baharuddin, pemekaran hanya akan menggembungkan biaya politik. Akibatnya, bukan pembangunan yang terjadi, malahan kemunduran. Daerah baru hanya bikin gedung baru dan aparat baru. Bukannya membangun infrastruktur pedalaman, imbuhnya dengan nada kesal.