"Jika terpaksa menerima, laporan dapat disampaikan ke KPK melalui UPG pada instansi masing-masing atau melalui aplikasi GOL pada gawai pribadi dengan mengunduh aplikasi tersebut di Play Store atau App Store. Selain itu, pelaporan secara daring lainnya dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirimkan surat elektronik ke alamat [email protected]" ujar Ipi.
Dilansir dari laman www.kpk.go.id, tindak pidana penerimaan gratifikasi yang berujung penyuapan masih mendominasi sebagai tindak pidana yang sering dilakukan dalam perkara korupsi. Data KPK hingga 31 Desember 2019 menulis pada tahun kemarin setidaknya ada 119 kasus penyuapan yang berhasil diungkap.
Angka ini jauh dari korupsi pengadaan barang dan jasa yang berjumlah 18 perkara yang menduduki urutan dua. Sementara semenjak KPK berdiri hingga akhir 2019, jumlah tindak pidana penyuapan yang terjadi sebanyak 683 perkara, atau menyumbang lebih dari 60 persen dari keseluruhan perkara yang ditangani KPK sebanyak 1.032 perkara. (Baca: Dua Delik Ini Belum Pernah Digunakan Penegak Hukum)
Dikutip dari laman resmi KPK, terdapat tiga jenis gratifikasi, yakni gratifikasi yang wajib dilaporkan, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dan gratifikasi yang terkait dengan kedinasan. Untuk gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkeitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebut merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum sesuai rumusan Pasal 12B UU Tipikor dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri/penyelenggara negara.
Sedangkan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, memiliki karakteristik berlaku umum yaitu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan. Kemudian, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesame dalam Batasan nilai yang wajar atau merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat dalam Batasan nilai yang wajar.
Sedangkan gratifikasi yang terkait dengan kedinasan yang dilaksanakan oleh pegawai negeri/penyelenggara, pemberian-pemberian seperti plakat, cinderamata, goody bag/gimmick dan fasilitas pelatihan lainnya merupakan praktik yang dianggap wajar dan tidak berseberangan dengan standar etika yang berlaku. Penerimaan tersebut juga dipandang dalam konteks hubungan antar lembaga/instansi.