Di dalam Perma ini turut mengatur tentang waktu pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase yang hanya diputus dalam 30 hari kerja. Saut mengatakan, sejak tahun 2015 hingga 2024 ada 48 perkara di Jakarta Selatan terkait permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dari 48 perkara, hanya 22 perkara yang diajukan banding ke MA.
Kemudian, dari 22 perkara tersebut tidak lebih dari 2 perkara yang dikabulkan MA. Hal ini menurut Saut karena rata-rata perkara yang diajukan banding ke MA tidak memenuhi prosedur pembatalan putusan arbitrase. Akibatnya banyak advokat yang tetap memaksa upaya hukum lain. “Padahal di Perma sudah jelas dikatakan bahwa putusan penolakan oleh hakim, tidak ada upaya hukum lain lagi karena putusannya final dan binding,” lugasnya.
Adanya perkara arbitrase yang cukup banyak diajukan ke MA tidak memastikan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap putusan arbitrase sudah baik. Saut mengatakan hal tersebut belum tentu demikian. Namun, ia optimis hal tersebut pertanda bahwa tingkat kepatuhan pengusaha memang meningkat.
Susanti Arsi Wibawani, Hakim di Pengadilan Jakarta Pusat mengatakan kompetensi arbiter perlu terus dikembangkan sejalan perkembangan ekonomi. Perkembangan ini khususnya perdagangan internasional yang kini telah memasuki rezim perdagangan bebas.
Tidak menutup kemungkinan dalam setiap kerja sama akan terjadi perselisihan di bidang ekonomi dan perdagangan. Penyelesaian ini bisa diselesaikan dengan proses litigasi maupun nonlitigasi, salah satunya dengan arbitrase.
“Saat ini Pengadilan Jakarta Pusat menjadi satu-satunya yang berwenang mengeksekusi putusan arbitrase internasional, sedangkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai satu-satunya yang berwenang melaksanakan eksekusi arbitrase syariah internasional,” jelas Susanti.
PN Jakarta Pusat menerima sebanyak pendaftaran 13 putusan arbitrase nasional serta 5 putusanarbitrase internasional sepanjang tahun 2022 , pada tahun 2023 sebanyak 12 putusan, dan pada tahun 2024 adalah 5 putusan.