Salah satu alternatif perlawanan yang bisa dilakukan serikat buruh antara lain dengan melakukan 'adaptasi'. Tapi adaptasi di sini bukan berarti menerima, sergah Rita. Adaptasi dibutuhkan untuk tetap mengikat keutuhan dan kekuatan serikat buruh. Pasalnya, saat ini, banyak serikat buruh yang merasa kehilangan anggotanya lantaran terikat dalam sistem outsourcing. Berserikat adalah hak dasar buruh. Apa pun status hubungan kerjanya. PKWT, PKWTT atau outsourcing, tandasnya.
Alternatif perlawanan yang lain adalah membuat kesepakatan dengan pengusaha dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk menolak atau paling tidak membatasi keberadaan buruh outsourcing di perusahaan. Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) mengaku sangat concern dengan strategi ini.
Odie Hudiyanto, Sekretaris Umum FSPM kepada hukumonline membagi sedikit pengalamannya. Hampir semua serikat pekerja di FSPM berjuang menolak outsourcing lewat PKB. Alhamdulillah. Hasilnya cukup menekan angka buruh kontrak dan outsourcing di masing-masing perusahaan, tuturnya.
Rita mengapresiasi strategi FSPM dalam membendung outsourcing. Ia menambahkan, dalam konteks yang lebih besar, PKB itu harus diperluas ke dalam framework agreement yang bisa diberlakukan pada perusahaan induk. Serikut buruh yang bekerja di perusahaan multinasional bisa melakukan itu lebih dulu. Nantinya framework agreement itu mengikat bagi semua pekerja di perusahaan multinasional itu, jelasnya. Nestle, perusahaan multinasional yang berpusat di Swiss, menurut Rita sudah menerapkan framework agreement itu.
Menolak outsourcing dan kerja kontrak melalui PKB maupun framework agreement tentunya bukan hal mudah. Serikat buruh harus dibekali dengan kapasitas dan kemampuan negosiasi yang handal. Para serikat buruh harus menyusun program yang sistemik untuk melawan outsourcing. Bukan teriak-teriak 'menolak' saja, pungkasnya.
Tentu saja solidaritas dan kebersamaan para buruh juga memegang peranan kunci. Kalau tidak bersatu, buruh tidak akan bisa berbuat banyak.