Pindah KPR atau dikenal dengan istilah take over KPR pada dasarnya lumrah dilakukan. Salah satu bentuknya adalah take over antarbank yaitu kegiatan memindahkan KPR yang sedang berlangsung di suatu bank kepada bank lainnya dengan mempertimbangkan kondisi terbaru yang lebih cocok atau menguntungkan nasabah. Namun, untuk bisa pindah KPR bank, debitur harus mematuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan perjanjian dengan pihak bank sebelumnya.
Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya tidak memberikan ketentuan mengenai siapa yang harus menanggung biaya perkawinan. Hal tersebut dikembalikan kepada kesepakatan para pihak. Namun, bagaimana jika untuk melangsungkan perkawinan salah satu pihak harus berutang? Siapakah yang bertanggung jawab melunasinya?
A membantu urusan B, namun B atas bantuan A ternyata berbuat suatu tindak pidana. Dalam hal ini apakah A dapat dipidana dengan alasan “ikut bersekongkol”? Sebenarnya, apa makna bersekongkol dalam KUHP lama dan KUHP baru?
Aborsi dalam kacamata hukum Indonesia hanya dibenarkan dalam keadaan dan kondisi tertentu yang diatur di dalam UU Kesehatan dan KUHP. Lalu, bisakah dijerat pidana jika sepasang kekasih melakukan percobaan aborsi?
Yayasan merupakan badan hukum yang seyogianya tunduk terhadap UU Ketenagakerjaan. Sehingga, yayasan berkewajiban membayar gaji atau upah pekerjanya. Lalu, bagaimana jika yayasan terlambat membayar gaji karyawannya?
Akhir-akhir ini ramai diberitakan pembunuhan yang dilakukan dengan memasukkan mayat korban ke dalam koper. Dalam kasus tersebut, sanksi pidana apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku?
Itu dia 10 artikel yang paling banyak dibaca sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah diulas oleh tim Klinik.