Hendardi juga menanggapi pernyataan Koalisi soal adanya konflik kepentingan dirinya dalam menduduki posisi anggota pansel. Ia sendiri sebenarnya mengaku tidak terlalu memikirkan hal itu, dan pernyataan tersebut merupakan hak setiap orang dalam menyampaikan pendapat.
"Biar saja. Itu hak menyampaikan pendapat. Tidak saya pikirin alias EGP. Dari awal Pansel dibentuk mereka sudah nyinyir begitu. Malah kelihatan punya vested interest yang tidak kesampaian makanya sering tuduh kiri-kanan," ujarnya.
"Memangnya integritas saya itu dibangun hanya sejak saya jadi Penasehat Ahli Kapolri 5 tahun ini? Terlalu simplistik dan merendahkan. Integritas saya dibangun lebih dari 3 dasawarsa sejak saya jadi pimpinan mahasiswa. Mungkin sebagian dari mereka ketika itu masih menyusu atau belajar prakarya," sindirnya.
Terkait posisinya sebagai Penasihat Ahli Kapolri, ia memang mengakui hal tersebut. Menurutnya, posisi itu ia emban sejak masa kepemimpinan Jenderal (Pol) Badroedin Haiti sampai sekarang. Posisi itu, menurutnya bukan merupakan organ struktural Polri, tapi hanya semacam memberi masukan untuk Kapolri dan Wakapolri.
“Tidak menerima gaji, tetapi honorarium untuk pertemuan biasanya satu bulan sekali. Anggotanya sebagian besar professor dan doktor serta Purnawirawan Jenderal Polisi dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian."
Masih berlanjut
Apakah ini sudah selesai? Belum. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengajak dan berharap pada Pansel agar tidak reaktif dan resisten dengan masukan publik. KPK meminta Pansel membuktikan integritas dan kinerjanya dengan bekerja semaksimal mungkin memilih calon Pimpinan KPK yang kredibel dan berintegritas.
"Kritik dalam pelaksanaan tugas publik adalah hal yang wajar dan semestinya dapat kita terima dengan bijak," tuturnya.