Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, mengatakan perlindungan kelompok rentan, yaitu masyarakat miskin dan hampir miskin, sangat mendesak dengan memperluas program jaring pengaman sosial.
Hasil sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 31,9 juta orang atau 13 persen dari total jumlah penduduk. Bank Dunia bahkan mencatat jumlah lebih tinggi, yaitu sekitar 100 juta orang. Standar kemiskinan yang dipakai BPS adalah pendapatan AS$1 PPP (purchasing power parity/paritas daya beli) per hari. Sementara patokanBank Dunia AS$2 PPP per hari.
Armida menjelaskan, ada kesepakatan disebut Komunike Bersama yang dihasilkan pertemuan ini. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan termasuk dalam hasil kesepakatan komunike tersebut.
Peningkatan program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan terutama difokuskan pada negara berkembang, agar pertumbuhan ekonominya semakin meningkat. “Harus ada jaring pengaman sosial dalam satu sistem jaring pengaman sosial,” katanya dalam konferensi pers di kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (30/9).
Armida mengatakan, program jaring pengaman sosial ini dimaksudkan untuk mencakup program pendidikan, kesehatan, dan program langsung pada rumah tangga berbasis masyarakat. “Ada yang sifatnya pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan dasar. Ada yang bertujuan agar masyarakat miskin mendapat akses pada kehidupan perekonomian,” jelasnya.
Menurut Armida, kesepakatan Komunike Bersama ini akan jadi bahan untuk ditindaklanjuti dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Prancis, awal November 2011 mendatang.