Profesi jurnalis erat kaitannya dan selalu bersinggungan dengan hukum. Setiap profesi memiliki aturan dan koridor yang harus diketahui bersama, termasuk profesi jurnalis. Terlebih, kebebasan pers pun dijamin oleh konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang.
Keberadaan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, membawa banyak perubahan bagi dinamisasi kehidupan media di Indonesia, terutama berkaitan dengan kebebasan memperoleh dan menyebarluaskan informasi.
“Meski menjadi profesi yang bebas dalam artian menyajikan berita terkini, jurnalis tetaplah profesi yang terikat hukum. Pelakunya bisa terkena hukum baik itu individunya atau karya jurnalistiknya,” ujar Wakil Pemimpin Redaksi Hukumonline M. Fauzi Djamal saat diskusi bersama Lembaga Pers Mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (STIH IBLAM) Selasa (14/5/2024).
Wakil Pemimpin Redaksi Hukumonline M. Fauzi Djamal saat memaparkan fungsi pers/media di hadapan Lembaga Pers Mahasiswa STIH IBLAM.
Baca Juga:
- STIH IBLAM Relaunching Hukumonline Corner di Kampus Utama
- STIH IBLAM Sajikan Kelas untuk Buruh dengan Pendiidikan Berkualitas
- STIH IBLAM Tawarkan Kuliah Hukum dengan Konversi Pengalaman Kerja, Minat?
Ia menerangkan fungsi media sebagai fasilitator untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan dirasakan oleh masyarakat atau pemangku kepentingan. Bukan berarti negara tidak punya keinginan dan mendapat informasi, tetapi butuh sarana menjadi jembatan. Untuk itu, media dibutuhkan untuk menyampaikan informasi.
“Media selain menjalankan fungsi menyampaikan informasi juga harus mengedukasi masyarakat sekaligus mengkritik penguasa,” paparnya.