Hal itu karena kinerja pers tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan interaksi antara pers (kepentingan publik, red) dengan pemerintah. Pemerintah sebagai instansi yang juga berkedudukan sebagai pembina kehidupan pers besar pengaruhnya terhadap kehidupan pers.
Bahkan dalam sistem pers di Indonesia senantiasa dikemukakan hubungan keduanya tidak terlepas dengan masyarakat. Hal ini merupakan sebagai bagian dari interaksi yang dituangkan dalam cita interaksi posltif antara pemerintah pers dan masyarakat.
“Pers menjembatani kepentingan msyarakat kelas bawah dan kelas atas. Sekaligus menjadi voice of voiceless,” kata dia.
Mencermati pada fungsi pers di Indonesia, selain mampu menyebarluaskan informasi, juga dapat melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi sosial dan informasi, serta partisipasi masyarakat.
“Kegiatan jurnalistik berpihak pada kebenaran, loyalitas pada publik, independen, relevan, dan mendengar suara hati nurani,” lanjutnya.
Namun tidak sedikit ancaman kebebasan pers yang menghantui jurnalis. Sebut saja, ada beberapa kasus penyerangan terhadap jurnalis baik berbentuk intimidasi, penghalangan, penganiayaan, penghapusan data, hingga kekerasan seksual.
“Untuk melindungi itu, jurnalis memiliki hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi,” jelasnya.
Suasana diskusi bersama Lembaga Pers Mahasiswa di STIH IBLAM.
Selain ancaman kebebasan pers, tidak sedikit jurnalis yang terlibat sengketa hukum. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, salah satunya mengatur mengenai penyelesaian sengketa jurnalis melalui mediasi bukan pendekatan hukum pidana.