Hinca tak setuju bila negara melalui instrumen hukum ikut-ikutan mengatur match fixing dalam permainan sepakbola. Ia menuturkan sanksi yang dijatuhi oleh federasi bisa lebih berat dari sanksi negara. “Contohnya, federasi bisa melarang pemain bermain seumur hidup. Itu kan seperti menjatuhkan kematian perdata kepada pemain itu. Sanksi negara yang bagaimana yang bisa seperti itu,” ujar Ketua Komisi Disiplin (Komdis) PSSI itu.
Sebelumnya, General Manager Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) Valentino Simanjuntak mengatakan pengaturan skor juga sempat menjadi fokus perhatian dalam pertemuan tahunan FIFPro (organisasi atlet profesional di dunia) di Slovenia, pekan lalu. Ia mengungkapkan FIFPro fenomena pengaturan skor permainan disebabkan oleh dua hal.
Pertama, karena gaji pemain sepakbola atau atlet tidak dibayar oleh klubnya. Akibatnya, dia tak bisa membayar tagihan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. “Ini salah satu alasan yang populer mengapa pemain ikut terlibat dalam pengatur skor,” tutur pria yang hadir sebagai peserta dalam kongres ini.
Kedua, karena pemain atau olahragawan dipaksa oleh klubnya sendiri. Valentino berharap agar setiap lembaga terkait bekerja sama menyelesaikan persoalan ini. “Atlet harus dijamin kesejahteraannya. Hak dasarnya seperti gaji dan asuransi,” pungkasnya.