Rumah yang ditunggu belum terealisasi, BS dipindahkan ke barak lain di Gampong Tibang, kecamatan Syiah Kuala. Di sini, BS bersama isteri dan anak bungsunya tinggal selama 2,5 tahun. Ia kembali dipindahkan ke barak lain di Bakoy Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Di barak inilah BS tinggal sejak 2009 hingga mengajukan permohonan euthanasia.
Permohonan euthanasia diajukan lantaran sakit yang diderita BS sejak 2013. Pria kelahiran 1971 itu sudah lumpuh dan tak dapat lagi mencari nafkah untuk keluarganya. Kebutuhan sehari-hari banyak dibantu penghuni barak. Selain lumpuh, BS menderita sakit kronis, infeksi peradangan pada tulang, dan asma sehingga tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Pengobatan medis ke rumah sakit dan pengobatan tradisional sudah dijalani namun tak kunjung sembuh. Penderitaan pemohon semakin berat karena kepala daerah memerintahkan bongkar paksa barak yang ditinggali pemohon. Itu sebabnya, BS mengajukan permohonan euthanasia ke pengadilan. Surat pernyataan dari BS, surat persetujuan isteri, dan surat konsultasi dari dokter spesialis sudah dilampirkan sebagai bukti.
Ternyata, permohonan BS ditolak pengadilan. Hanya dalam waktu dua pecan, hakim tunggal sudah mencapai kata sepakat untuk ‘menolak permohonan pemohon’. Hakim merujuk pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kode Etik Kedokteran, dan Pasal 344 KUH Pidana. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan punya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai amanat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kaitan itu, hakim tak hanya melihat peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum Islam yang dianut pemohon, dan hukum adat setempat.
Hakim Ngatemin yang memutus permohonan ini mengutip pandangan Majelis Ulama Indonesia bahwa euthanasia dilarang karena keputusasaan, dan tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian hakim mengutip sejumlah ayat Al Qur’an dan Hadits yang pada intinya melarang membunuh diri sendiri. “Menimbang bahwa sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon, yaitu agama Islam, bahwa berputus asa dalam hukum Islam tidak dibenarkan, begitu halnya terhadap sebuah penyakit yang sedang diderita oleh seseorang, sehingga euthanasia tidak seharusnya dilakukan demi mengakhiri penderitaan,” demikian antara lain pertimbangan hakim.
Dalam hukum adat pun, kematian dianggap sebagai takdir Tuhan. Euthanasia dengan cara disuntik dapat dianggap sebagai bunuh diri. Bunuh diri adalah perbuatan yang dilarang baik dalam adat maupun agama. Dari sisi hukum positif pun, ada larangan melakukan euthanasia, meskipun hakim mengakui belum ada aturan yang secara khusus mengatur euthanasia. Karena itu, hakim berketatapan hati untuk menolak permohonan BS.
Sentil Pemerintah
Dalam pertimbangannya, hakim sempat ‘menyentil’ pemerintah. “Bila melihat dan membaca permohonan pemohon pada intinya pemohon mengharapkan peran pemerintah dalam hal ini pemerintah Aceh terhadap masyarakat yang kurang mampu”. Dilanjutkan sang hakim dalam pertimbangan: “jadi, dari kasus ini dihubungkan dengan UU Pemerintahan Aceh, diharapkan peran pemerintah lebih baik lagi”.
Setelah itu, hakim menyimpulkan bahwa euthanasia merupakan tindakan yang keliru untuk dilakukan seseorang meskipun dengan alasan untuk mengakhiri penderitaan. Sebab, penderitaan masih dapat diatasi dengan upaya lain tanpa harus melakukan suntik mati atau cara euthanasia lainnya. UU Hak Asasi Manusia, tegas majelis, tak mengatur hak untuk mati. Jadi, euthanasia merupakan suatu tindakan yang bertentangan dan melanggar UU Hak Asasi Manusia.
Penasehat hukum BS dari Yayasan Advokat Rakyat Aceh, Safaruddin, menjelaskan kliennya tak mengajukan banding atas putusan itu. Setelah permohonan euthanasia diajukan petugas Dinas Sosial sudah datang dan memberikan bantuan kepada kliennya. “Diberikan tempat yang layak,” jelas Safaruddin kepada hukumonline, Rabu (20/11).