Meskipun banyak referensi kode etik profesi hukum, orang awam lebih melihat pada implementasi ketimbang kalimat-kalimat manis dalam naskah kode etik itu. Advokat yang ditindak terbilang dengan jari, penindakan hakim yang melanggar kode etik baru belakangan dibuka dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim. Akses terhadap sidang-sidang Majelis Pengawas Notaris pun tak terlalu terbuka. Statistik polisi dan jaksa yang ditindak selalu diumumkan dalam laporan akhir tahun kedua lembaga. Di satu sisi, ini menunjukkan penegakan kode etik profesi di lembaga-lembaga hukum belum seragam, dan di sisi lain kode etik lebih bertuah dalam tulisan ketimbang dalam praktik.
Adakalanya karena terjadi perbedaan pandang mengenai suatu kode etik ketika dihubungkan dengan fakta perbuatan. Bahasa kode etik mungkin terlalu elastis sehingga bisa ditafsirkan melebar atau menyempit. Kondisi ini diperparah apa yang dikhawatirkan Yan Apul di atas. Banyak referensi bukan garansi untuk menegakkan kode etik itu sendiri. Sebab, ketika ia dihadapkan pada kenyataan, hasilnya bisa lain. Dan inilah yang kita hadapi hingga sekarang. Seperti ditulis Zitrin dan Zangford berikut:
“It would be impossible to create a set of ethics rules that is completely clear and unambiguous, so that lawyers are never in doubt about what to do. Lawyers face difficult dilemma all the time”.