Dalam rangka mendukung kebijakan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi makro, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyederhanakan prosedur ekspor tambang.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menjelaskan, prosedur ekspor bijih mineral atau raw material produk pertambangan kini dipermudah. Lebih rinci ia menyebut, kini pemegang izin usaha pertambangan (IUP) Mineral yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bisa mendapa rekomendasi persetujuan ekspor.
"Pemegang IUP Mineral yang telah mendapatkan persetujuan ekspor kita berikan relaksasi untuk meningkatkan jumlah ekspor," tutur Susilo.
Peningkatan ekspor pertambangan telah tercantum dalam revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2013. Dalam revisi tersebut ditentukan ekspor produk pertambangan berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 mendatang.
Di sisi lain, Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha menuturkan kebijakan pemerintah mengenai relaksasi ekspor bisa dianggap melanggar UU Minerba. Hal ini menurut Satya karena kebijakan tersebut tidak dikonsultasikan lebih dulu kepada DPR. Padahal, Undang-Undang Minerba merupakan produk bersama antara pemerintah dan DPR.
"Kebijakan ini kan terkait dengan Undang-Undang Minerba. Pengecualian terhadap undang-undang ini harus dikonsultasikan dengan DPR. Kalau tidak, maka melanggar undang-undang," tegasnya.
Satya menuturkan, meski ekspor dilarang dalam Undang-Undang Minerba, ada pengecualian yang bisa dibuat. Dia menyebut pengecualian itu pernah terjadi dalam penerapan Undang-Undang Pelayaran yang mewajibkan semua fasilitas terapung di laut Indonsia harus berbendera Indonesia (azas cabotage).