(Baca: Penggunaan LPG Bersubsidi Banyak Tak Sesuai Aturan)
Sementara, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berpendapat wacana TNP2K (Tim Nasional Penanggukangan dan Pengentasan Kemiskinan) untuk menjadikan distribusi gas elpiji 3 kg, alias gas melon bersifat tertutup bisa dimengerti. Sebab pada awal upaya migrasi dari minyak tanah ke gas elpiji (2004), distribusi gas elpiji 3 kg adalah tertutup, dengan kartu kendali.
“Namun di tengah perjalanan, kartu kendali tak berfungsi, dan selanjutnya distribusinya bersifat terbuka, siapa pun bisa dan boleh beli,” tulis Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, dalam siaran pers YLKI.
Kemudian, lanjut Tulus, kondisi semakin parah ketika harga gas elpiji 12 kg makin mahal (harga keekonomian), sementara harga elpiji 3 kg tetap. Akhirnya banyak pengguna gas elpiji 12 kg yang turun kelas menjadi pengguna gas elpiji 3 kg.
Menurutnya, sampai saat ini kisaran pengguna yang turun kelas bisa mencapai 15-20 persen. Akibatnya subsidi gas elpiji 3 kg menjadi tidak tepat sasaran karena pengguna 12 kg yang turun kelas adalah kelompok masyarakat mampu. Sementara elpiji 3 kg untuk kelompok tidak mampu atau orang miskin.
“Sehingga upaya TNP2K untuk menerapkan distribusi gas elpiji 3 kg bersifat tertutup, bisa dimengerti. Dan subsidi gas elpiji 3 kg untuk rumah tangga miskin akan diberikan secara cash, dan harga elpiji di pasaran akan dinaikkan sesuai harga pasar, sekitar Rp 35.000 per tabung,” tulis Tulus.
Wacana kebijakan ini yang patut dikritisi, menurut Tulus, adalah model pendataan terhadap kelompok penerima subsidi langsung yang dianggap rumah tangga miskin. YLKI khawatir masih ada salah pendataan, atau praktik patgulipat, sehingga berpotensi terjadi penyimpangan.
“Misalnya rumah tangga tidak miskin, tapi dekat dengan Ketua RT/RW, akhirnya mendapat subsidi. Dan sebaliknya, rumah tangga miskin yang tidak dekat dengan Ketua RT/RW…malah tidak mendapatkan subsidi,” tambah Tulus.