Setidaknya ide reformasi parpol ini akan fokus terhadap dua hal besar, yakni rekrutmen dan pendanaan. Dari sisi rekrutmen, Titi berharap, ke depan proses rekrutmen oleh parpol dilakukan dengan mekanisme yang lebih baik lagi. Sehingga, praktik-praktik seperti candidacy buying akan kecil kemungkinan terjadinya.
Sementara dari sisi pendanaan, lanjutnya, sebetulnya telah diatur dalam Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2015 mengenai sumber dana kampanye dan tentang pembatasan dana kampanye. Namun, Titi melihat masih terdapat sejumlah kekurangan terutama dalam hal pengelolaan dana oleh parpol. “Karena politik di Indonesia itu mahal dan berbiaya tinggi,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Divisi Korupsi Politk Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menilai bahwa dalam hal pendanaan parpol masih banyak laporan keuangan partai secara umum masih sangat tertutup terutama untuk diakses oleh masyarakat. Selain itu, dari sisi teknis, laporan keuangan parpol masih ‘sekedar formalitas’. Alasannya karena ada banyak detail aktivitas dana kampanye parpol yang tidak dicatat serta diduga masih ada dana ‘aktivitas siluman’ oleh parpol yang tidak tercatat.
“Partai seharusnya meningkatkan transparansi laporan keuangan melalui publikasi rutin untuk setiap sumber laporan keuangan,” tandasnya.
Dorong kodifikasi UU Pemilu
Selain mendorong reformasi parpol secara internal, Titi merasa perlu bahwa permasalahan ini mesti juga dituntaskan berbarengan dengan politik kodifikasi paket undang-undang yang berkaitan dengan pemilu. Paket undang-undang itu, antara lain UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Nomor 8 Tahun 2015.
Karenanya, Titi mendorong bahwa paket kodifikasi undang-undang tersebut masuk dalam Prolegnas di DPR. Selain memperbaharui sejumlah pasal, juga dilakukan penyelarasan, harmonisasi, agar ke depan penyelenggaraan pilkada serentak berjalan baik dan tidak tumpang tindih dalam hal regulasi. “Perlu kodifikasi UU Pemilu dalam satu naskah,” katanya.
Donal sepakat dengan ide kodifikasi paket undang-undang yang berkaitan dengan pemilu. Menurutnya, regulasi yang ada selama ini sangat lemah terutama untuk melindungi para pemilih. Sebaliknya, regulasi yang ada, justru lebih melindungi dari sisi kandidat dan parpol. Namun, perbaikan regulasi ini juga mesti berbarengan dengan perbaikan parpol secara umum. “ICW sepakat dengan kodifikasi itu,” pungkasnya.