Ketua Bidang Hubungan Internasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan saat ini dunia usaha menunggu implementasi dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan. Pasalnya, kebijakan tanpa implementasi yang benar tidak akan memberikan jalan keluar. "Kalau insentif itu sebenarnya bagus. Tapi lihat duu aturan mainnya seperti apa? Implementasinya yang penting," kata Shinta di Jakarta, Rabu (28/8).
Ia menegaskan, pada dasarnya dunia usaha membutuhkan kebijakan yang lebih dari sekedar insentif kepada dunia usaha. Insentif dinilai tidak membantu dalam jangka pendek, namun akan bermanfaat bagi jangka panjang. Padahal, dibutuhkan kebijakan jangka pendek yang dapat menstabilkan perekonomian Indonesia.
"Kita tidak mau dikasih kelonggaran pembayaran 2-3 bulan atau dalam bentuk cicilan. Bukan itu yang kita mau. Kalau bisa, bukan dalam bentuk cicilan, tapi nol pajaknya," jelasnya.
Managing Director Asia Pacific Mining Resources, Ramli Ahmad menilai kebijakan insentif itu akan membantu perekonomian negara yang tengah merosot. Bahkan kenaikan pajak barang mewah yang telah disepakati oleh pemerintah pun akan memperbaiki nilai tukar rupiah.
"Pastinya membantu perbaikan ekonomi. Apalagi pemerintah merevisi pajak barang mewah. Akan membantu perekonomian di tengah krisis," pungkasnya.