Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon merosotnya kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan ini antara lain memberikan discount PPh 25 untuk industri padat karya, alas kaki, mainan dan furniture.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mahendra Siregar mengatakan, kebijakan tersebut menyangkut cicilan PPh 25. Pelemahan perekonomian dalam negeri telah memberikan tekanan terhadap industri dalam negeri.
Kemenkeu berinisiatif mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya, ‘PMK berkaitan dengan cicilan PPh 25," kata Mahendra di Jakarta, Selasa (27/8). PMK adalah Peraturan Menteri Keuangan.
Mahendra melanjutkan, saat ini banyak perusahaan yang menanggung kenaikan biaya kenaikan harga dan upah. Melalui PMK tersebut, perusahaan dapat memberikan komitmen tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun keuntungan yang diperoleh melalui PMK ini adalah bisa mengurangi tekanan pelemahan perekonomian serta menghindari adanya PHK.
Untuk mendapatkan fasilitas dari kebijakan ini, Kementerian Perindustrian sebagai Kementerian Pembina akan menyampaikan daftar perusahaan sesuai dengan kondisi terkini. "Kita berharap perusahaan tidak melakukan PHK," imbuhnya.
PMK ini pada dasarnya akan memberikan keringanan kepada perusahaan dalam bentuk pemotongan PPh 25 sebesar 50 persen. Bahkan, pemerintah memberikan kemudahan kepada pemerintah untuk menyicil pembayaran PPh 25.
Lebih jelasnya, pengurangan PPh Pasal 25 untuk masa pajak September-Desember 2013 paling tinggi sebesar 25% dari PPh pasal 25 masa pajak Agustus 2013 bagi wajib pajak yang tidak berorientasi pada ekspor. Dan 50% bagi yang orientasinya ke ekspor. Penundaan pembayaran PPh Pasal 29 tahun 2013 paling lama 3 bulan dari saat terutangnya PPh pasal 29 dan penghapusan sanksi administrasi atas penundaan pembayaran PPh pasal 29 tersebut.
Ketua Bidang Hubungan Internasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan saat ini dunia usaha menunggu implementasi dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan. Pasalnya, kebijakan tanpa implementasi yang benar tidak akan memberikan jalan keluar. "Kalau insentif itu sebenarnya bagus. Tapi lihat duu aturan mainnya seperti apa? Implementasinya yang penting," kata Shinta di Jakarta, Rabu (28/8).
Ia menegaskan, pada dasarnya dunia usaha membutuhkan kebijakan yang lebih dari sekedar insentif kepada dunia usaha. Insentif dinilai tidak membantu dalam jangka pendek, namun akan bermanfaat bagi jangka panjang. Padahal, dibutuhkan kebijakan jangka pendek yang dapat menstabilkan perekonomian Indonesia.
"Kita tidak mau dikasih kelonggaran pembayaran 2-3 bulan atau dalam bentuk cicilan. Bukan itu yang kita mau. Kalau bisa, bukan dalam bentuk cicilan, tapi nol pajaknya," jelasnya.
Managing Director Asia Pacific Mining Resources, Ramli Ahmad menilai kebijakan insentif itu akan membantu perekonomian negara yang tengah merosot. Bahkan kenaikan pajak barang mewah yang telah disepakati oleh pemerintah pun akan memperbaiki nilai tukar rupiah.
"Pastinya membantu perbaikan ekonomi. Apalagi pemerintah merevisi pajak barang mewah. Akan membantu perekonomian di tengah krisis," pungkasnya.