Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS Dekan FH PTN) se-Indonesia mengakui perlu ada pengembangan kurikulum pendidikan tinggi hukum di tengah fenomena perubahan cepat di seluruh dunia. Kehadiran berbagai mesin kecerdasan buatan (artificial intelligence) menjadi salah satu faktor yang dianggap penting.
“Kurikulum harus menjadi bahan antisipasi perkembangan ilmu hukum ke depan, seperti di bidang Artificial Intelligence (AI) yang sedang fenomenal saat ini,” kata Ketua BKS Dekan FH PTN Iman Prihandono kepada Hukumonline, Kamis (14/3/2024). Iman menyampaikan pendapatnya ini di sela penandatanganan kerja sama penyelenggaraan survei pendidikan tinggi hukum dengan Hukumonline.
Baca juga:
- BKS Dekan FH PTN dan Hukumonline Siap Merevolusi Pendidikan Tinggi Hukum
- Ini 4 Poin Penting Hasil Raker BKS Dekan FH PTN
Survei ini nantinya akan memotret keadaan nyata yang sedang berkembang di masyarakat khususnya mahasiswa hukum se-Indonesia. Ada banyak poin penting yang akan menjadi bahan pertanyaan dalam survei. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah soal kurikulum yang setidaknya harus disiapkan dan dikembangkan oleh fakultas hukum.
Hasil survei ini diharapkan memberikan gambaran bagi para pimpinan fakultas hukum di seluruh Indonesia untuk dapat mengambil kebijakan berbasis data dan informasi akurat. Iman lebih lanjut mengatakan setiap hasil survei akan menghasilkan kebijakan yang berbeda di tiap wilayah perguruan tinggi. Soal teknologi yang kini masif dipergunakan dalam pendidikan tinggi hukum belum tentu sama pentingnya di setiap wilayah.
“Perbedaan kurikulum kemungkinan besar terjadi, karena setiap wilayah memiliki kebutuhan yang tidak sama dengan wilayah lain. Perbedaan ini bisa jadi pertanda bagus ataupun biasa saja,” kata Dekan FH Universitas Airlangga ini menambahkan. Ia mengatakan bahwa preferensi perguruan tinggi di wilayah timur belum tentu sama dengan yang di barat. “Perbedaan itu bisa jadi hal yang menarik nantinya,” kata Iman.
Iman mengambil contoh dari perguruan tinggi hukum wilayah barat. Rata-rata di sana sudah banyak mengubah kurikulum hukum teknologi menjadi lebih spesifik. Topik soal AI, kripto, atau kejahatan siber sudah menjadi bahasan. Namun, belum tentu kurikulum seperti itu yang dibutuhkan di wilayah lain untuk karier profesi hukum di masa depan.