Iman berpandangan hasil survei nantinya tidak untuk menyeragamkan kurikulum pendidikan tinggi hukum di seluruh wilayah Indonesia. Kurikulum yang dikembangkan tetap melihat kebutuhan setiap wilayah. Setiap wilayah tidak akan dipaksakan seragam jika memang kebutuhannya tidak sesuai dengan isu-isu yang menjadi perhatian di sana saat ini.
Jalan keluar menyeimbangkan keberagaman kurikulum yang akan tetap ada ialah pemanfaatan program magang bersertifikat dari Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Fakultas Hukum bisa memfasilitasi mahasiswanya belajar di kampus lain.
“Ada program MBKM untuk mahasiswa yang ingin mendapatkan mata kuliah yang tidak ada di wilayah mereka, seperti mahasiswa FH dari timur bisa magang ke Sumatera atau Jawa untuk mendapatkan itu,” kata Iman.
Ia menyontohkan soal asumsi lama bahwa profesi hukum tidak akan tergantikan meski teknologi berkembang pesat. Toh di sisi lain perkembangan teknologi membuat sektor ekonomi berubah sehingga membuka banyak kesempatan lain. “Mungkin orang yang ada di law firm akan berkurang karena pemanfaatan teknologi, tetapi banyak kesempatan untuk anak hukum menemukan profesi baru lainnya nanti di masa depan. Kesempatan itu pasti ada,” ujar Iman.