Perbuatan itu dilakukan antara Agustus-Oktober 2003 dengan cara mentransfer dan memindahbukukan uang dari BRI Senen sebesar Rp170 miliar dan dari BRI Tanah Abang sebesar Rp10 miliar ke rekening DME milik kedua terdakwa. Perbuatan para terdakwa menurut jaksa merugikan negara Rp180,55 miliar.
Pada 14 Agustus 2003, kedua terdakwa membuka rekening giro di BRI Pasar Tanah Abang. Anehnya, pembukaan rekening itu justeru atas permintaan pimpinan cabang bank tersebut Agus Riyanto. Rekening itu dipersiapkan untuk menampung kucuran dana dari deposito Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4). Anehnya, kata jaksa, segala persyaratan pembukaan rekening sudah dipersiapkan Agus Riyanto, sementara terdakwa Yudi dan Hartono tinggal tanda tangan.
Untuk menarik DP4 menanamkan deposito di BRI Tanah Abang, Agus Riyanto mengajukan penawaran dengan iming-iming bunga yang tinggi. Iming-iming itu ternyata berhasil. Buktinya, DP4 menyetujui penempatan dana, bahkan sampai tiga kali dengan total lebih dari Rp170 miliar.
Agar duit itu gampang dipindahkan ke rekening DME, Deden Gumilar dan Agus Riyanto menunjukkan faks seolah-olah berasal dari DP4 yang meminta agar deposito dipindahbukukan. Modus yang sama terjadi atas deposito BPD Kalimantan Timur di BRI Senen. Terdakwa Yudi dan Hartono bersama pimpinan BRI Senen terlebih dahulu membuka rekening yang disiapkan untuk menampung pemindahbukuan tersebut.
Bukti palsu
Untuk meyakinkan DP4 bahwa deposito mereka sudah ‘aman', maka terdakwa Yudi dan Hartono menyerahkan delapan bilyet deposito kepada seseorang bernama Baji Laksana. Selanjutnya, Baji menyerahkan ke Deden Gumilar, hingga kemudian sampai ke tangan H. Samingun (Presdir DP4). Menurut jaksa Aziz, para terdakwalah yang mempersiapkan delapan lembar bilyet deposito seolah-olah itu diterbitkan BRI Senen. Padahal sebenarnya tidak. Bahkan terungkap kemudian bahwa faks yang memberi perintah pemindahbukuan itu adalah palsu karena DP4 dan BPD Kalimantan Timur membantah telah mengirimkan faks dimaksud.
Walhasil, duit ratusan miliar milik DP4 dan BPD Kaltim itu berpindah tangan ke rekening para terdakwa tanpa harus bekerja keras. Atas perbuatan para terdakwa, jaksa menjerat mereka secara berlapis:
- Dakwaan Primer: Melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Dakwaan Subsider: Melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Dakwaan Lebih Subsider: Melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Menghadapi dakwaan jaksa yang berlapis, kuasa hukum kedua terdakwa Juniver Girsang, menilai dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab, dakwaan jaksa tidak tepat baik mengenai dasar hukumnya maupun sasaran dakwaannya. Apa yang didakwakan kepada kliennya, menurut Juniver, sama sekali bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, karena dalam perbuatan kedua terdakwa tidak ada unsur melawan hukumnya.
Tim kuasa hukum terdakwa dari kantor Law Offices Juniver Girsang & Partners dalam nota keberatannya juga menilai bahwa dakwaan jaksa tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap.
Sidang pembobolan BRI Cabang Senen dan Cabang Pembantu Tanah Abang sudah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Entah disengaja atau tidak, persidangan nyaris selalu dilaksanakan setelah siang, ketika pengadilan mulai sepi. Agar luput dari pemantauan?
Tengok saja persidangan atas dua petinggi PT Delta Makmur Ekspressindo (DME) Yudi Kartolo dan Hartono Tjahjadjaja di PN Jakarta Pusat, Rabu (17/03) lalu. Sidang berlangsung ketika pengadilan sudah sangat sepi, bahkan sebagian pegawai pengadilan sudah pulang. Sidang berakhir sekitar pukul 17.00 WIB.
Yudi dan Hartono masing-masing adalah komisaris dan direktur utama DME yang diduga ikut terlibat pembobolan BRI Senen dan Tanah Abang. Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), duit negara yang dibobol ditaksir Rp180 miliar dan sebagian besar mengucur ke perusahaan tersebut. Itu sebabnya, selain pimpinan kedua cabang bank (Deden Gumilar dan Agus Riyanto—disidang terpisah), kejaksaan juga menyeret Yudi dan Hartono ke kursi terdakwa.
Menurut JPU A. Aziz Husein, Yudi dan Hartono telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Deden Gumilar dan Agus Riyanto secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.