Terakhir, yang tak kalah penting adalah pengumuman. “Supaya semua mitra-mitra bisnis dan juga punya hubungan hak terhadap kita, dia tahu ke mana akan menagih. Atau klien kita yan belum membayar tahu ke mana akan membayar,” ujarnya.
Meski begitu, Ricardo mengakui bila di Indonesia belum ada aturan yang secara spesifik mengatur merger antara firma. Pasalnya, aturan spesifik mengenai tata cara merger ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan, untuk firma, aturan merger-nya mengacu kepada prinsip-prinsip penggabungan secara umum yang diatur dalam KUHPerdata.
“Jadi dasarnya KUHPerdata,” ujarnya.
“Kalau PT itu kan memang ada kemendirian kepemilikan. Berbeda antara aset atau kepemilikan dari pemegang saham. Kalau di firma kan itu semua tidak berbeda, menyatu,” tambahnya.
Ricardo mencontohkan sebuah klub sepakbola berjumlah lima rang, lalu ada klub sepakbola lain yang juga berjumlah lima orang. “Kemudian kita gabungkan. Boleh dong? Tapi memang menggabungkan klub sepakbola nggak ada pengaturannya. Jadi yang kita gunakan adalah prinsip umum,” jelasnya.
Berdasarkan catatan hukumonline, merger atau penggabungan firma hukum mulai terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah merger antara firma hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP) dan firma hukum Rikrik & Iswanto untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Seluruh partners dan lawyers Rizkiyana & Iswanto “bedol desa” ke AHP.
Selain itu, tak sedikit firma hukum asal Indonesia yang menjalin kerja sama dalam bentuk afiliasi dan aliansi dengan firma hukum luar negeri.