Anggota Komisi IX Okky Asokawati mengatakan, rencana peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri tentang Juknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A harus dipastikan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Yakni, Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 Tahun 2015 terkait dengan perlindungan terhadap konsumen dan menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat.
Ia berpandangan, rencana perubahan peraturan tersebut mesti ditolak sepanjang melonggarkan peredaran alkohol golongan A di daerah dengan menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, penyerahan kewenangan ke Pemda terkait peredaran minuman beralkohol justru akan menghambat efektivitas pelaksanaan Pemendag 6/2015.
“Karena dalam praktiknya tidak sedikit Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya,” ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu lebih lanjut mengatakan, rencana relaksasi peraturan Dirjen tersebut masuk dalam daftar kebijakan dideregulasi sebagai implementasi paket kebijakan ekonomi pemerintah dipandang kurang tepat. Menurutnya, semangat pemulihan ekonomi semestinya tidak membuka potensi negatif terhadap masyarakat.
“Banyak cara yang minim risiko ketimbang menderegulasi Perdirjen tersebut yang terkait dengan pengendalian minuman beralkohol,” pungkasnya.