Bukan rahasia umum jika kasus Gayus Tambunan merupakan cermin lemahnya pengawasan internal di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Oleh karena itu, Panja Perpajakan DPR meminta Dirjen Pajak M Tjiptardjo meningkatkan pengawasan terhadap pegawainya untuk menghindari terulangnya kasus Gayus Tambunan.
Anggota Panja Perpajakan Edison Betaubun mengatakan, dengan terbongkarnya kasus Gayus, Dirjen Pajak harus melakukan pengawasan yang ketat. Soalnya, kasus tersebut seakan membuktikan adanya kelemahan internal dalam mengawasi jajaran Ditjen Pajak. "Pengawasan di Ditjen Pajak sepertinya tidak berjalan dengan baik," katanya.
Menurut Edison, selama ini sistem pengawasan yang diterapkan Ditjen Pajak hanya formalitas semata dan tidak menyentuh substansi dari pengawasan tersebut. Ia beranggapan, terungkapnya kasus mafia pajak diakibatkan dari paradigma Ditjen Pajak yang kurang lengkap. "Selama ini Ditjen Pajak hanya fokus meningkatkan pendapatan negara melalui pajak tanpa memberikan pembinaan kepada masyarakat," tambah Edison.
Selain Dirjen Pajak, Edison menganggap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai salah satu pihak yang turut bertanggung jawab atas kasus Gayus. Ia dianggap lemah dalam melakukan pengawasan terhadap mafia pajak. Bahkan, Menkeu dituding telah melindungi sistem mafia pajak yang ada di Ditjen Pajak karena menolak memberikan data-data wajib pajak yang pernah diminta Panja.
Edison sangat menyayangkan penolakan Menkeu tersebut dan menganggap hal itu sebagai sebuah ketidakmengertian Sri Mulyani dengan DPR. "Saat rapat panja terdahulu, kami pernah meminta data-data wajib pajak. Tapi dengan alasan kerahasiaan UU Pajak, Menkeu menyurati kami tidak bisa memberikannya," tuturnya.
Dengan ditolaknya permintaan DPR tersebut, Edison berpandangan Menkeu memang sengaja menutup-nutupi kasus mafia perpajakan.