Pembukaan masa persidangan IV telah dibuka DPR. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, pada masa persidangan IV ini dewan berencana akan mengadakan rapat bersama pemerintah mengenai laporan realisasi semester I dan prognosis semester II APBN tahun 2013. Pasalnya, ditengarai masih banyak persoalan yang terjadi, sehingga penyerapan APBN 2013 dirasa belum maksimal.
Atas dasar itu, DPR berharap agar pengajuan RAPBNP 2013 oleh pemerintah dapat dipercepat. Menurut Marzuki, hal ini diperlukan lantaran masih terdapatnya keterlambatan penyerapan anggaran di awal tahun dan penumpukan penyerapan di akhir tahun baik di pusat maupun daerah. Persoalan lain yang dilihat dewan adalah masih tingginya beban subsidi di berbagai sektor.
Sehingga menimbulkan konsekuensi yaitu semakin sempitnya ruang gerak fiskal untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Seperti pembangunan infrastruktur dan serangkaian program pemberdayaan dan peningkataan kesejahteraan rakyat secara umum.
"Memperhatikan situasi yang berkembang terkait dengan deviasi asumsi makro APBN 2013, maka dimungkinkan pemerintah mengajukan RUU APBN-P 2013 dipercepat. Untuk itu, DPR siap membahas rancangan APBN-P 2013," tutur Marzuki dalam pidato pembukaan masa persidangan IV di Komplek Parlemen di Jakarta, Senin (13/5).
Sebelumnya, terkait rencana pengajuan RAPBN 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana akan melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Salah satu hal yang akan dibahas mengenai rencana pengajuan RAPBN 2013 oleh pemerintah.
Menurut Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah seperti dikutip dalam laman resmi setkab.go.id, dalam RAPBNP 2013 tersebut pemerintah mengajukan realokasi anggaran untuk kompensasi bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Setidaknya ada tiga hal yang menjadi inti RAPBN 2013. Pertama, penyesuaian asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lifting minyak mentah. Kedua, perubahan dan realokasi mata anggaran tertentu, khususnya untuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penyesuaian subsidi BBM. Ketiga, penghematan sejumlah anggaran kementerian/lembaga.