"Langkah penghematan ini untuk mendukung dana perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur," kata Firmanzah seperti dikutip dalam laman tersebut, Minggu (12/5).
Firmanzah mengatakan, target pemerintah dalam penghematan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp26 triliun. Menurutnya, jika tak ada kebijakan apapun mengenai penyesuaian BBM, beban subsidi energi hingga akhir tahun 2013 ini bisa lebih dari Rp300 triliun. Angka ini diyakini dapat ditekan dengan cara melakukan langkah penghematan dan penyesuaian harga BBM, sehingga beban subsidi energi bisa turun menjadi sekitar Rp198 triliun.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Satya Widya Yudha mengingatkan, kompensasi kenaikan harga BBM jangan diimplementasikan dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh pemerintah. Menurutnya, pemberian BLT ini justru akan menuai polemik dan pada akhirnya menghambat tujuan utama untuk menaikkan harga BBM.
"Seharusnya kompensasi dari kenaikan harga BBM jangan berupa BLT, karena sebentar lagi merupakan bulan-bulan menjelang Pemilu 2014," tutur Satya.
Ia mengatakan, keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang dibarengi dengan pemberian BLT kepada masyarakat miskin, akan mendapatkan berbagai sandungan dalam pembahasannya di DPR. Dampaknya, proses pengambilan keputusan diperkirakan akan memakan waktu cukup panjang.
Seharusnya, lanjut Satya, dana penghematan dari kenaikan harga BBM bersubsidi seharusnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa dimanfaatkan masyarakat miskin. Bahkan bila perlu, dana penghematan BBM bersubsidi bisa menjadikan pembangunan infrastruktur di desa-desa menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Target DPR
Selain membahas RAPBNP 2013, Marzuki mengatakan, RAPBN 2014 juga menjadi salah satu yang akan dibahas DPR pada masa persidangan IV ini. Bahkan, ia meminta agar anggota dewan menjadikan pembahasan ini sebagai agenda utama. "Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, pembicaraan pendahuluan RAPBN 2014 menjadi agenda utama DPR pada masa sidang IV ini," katanya.
Ia menjelaskan, sebelum membahas RAPBN 2014, dewan akan menyelenggarakan rapat paripurna pada tanggal 20 Mei 2013. Pada rapat paripurna tersebut, rencananya pemerintah akan menyampaikan keterangan tentang Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro (PPKF-KEM) sebagai acuan pembahasan RAPBN 2014.
Menurut Marzuki, melalui forum ini pemerintah juga akan menetapkan kebijakan umum dan prioritas anggaran tahun 2014 sebagai acuan dalam penyusunan anggaran setiap kementerian/lembaga.
"Kebijakan APBN yang akan ditetapkan diharapkan dapat memberi ruang gerak kebijakan bagi pemerintahan yang baru yang akan terpilih tahun depan, untuk mengimplementasikan visi, misi dan strategi dalam membangun bangsa," tutur politisi dari Partai Demokrat itu.
Selain itu, lanjut Marzuki, APBN 2014 nantinya dapat memperkokoh stabilitas perekonomian nasional yang kondusif bagi pertumbuhan dan pemerataan keadilan. APBN juga diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja serta menopang pembangunan.
"Sebagai instrumen kebijakan ekonomi nasional, APBN 2014 nantinya harus lebih berkualitas dan memberikan manfaat secara nyata dan langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.