Parni Hadi, Pemimpin Redaksi Radio Republik Indonesia (RRI), memberi usul usil tapi cukup mengena. Jika ingin menjaring WP pribadi, mumpung semarak Pilkada, jaring saja para calon bupati, walikota, atau gubernur. Cek, apakah mereka punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ujar Parni yang menjadi moderator dalam forum tersebut.
Lagi-lagi, Terkendala Jumlah Tenaga
Sayangnya, Darmin nampaknya harus realistis. Memang, jumlah pejabat eselon dua ke atas Ditjen Pajak adalah yang terbanyak, 44 orang. Jumlah pegawainya pun mencapai 30 ribu. Namun, karyawan yang berlatar belakang auditor fungsional hanya 2.300 orang.
Padahal, di negara lain, komposisi auditor ideal 50-60 persen, keluh Darmin. Dia memberi contoh Jepang. Negeri Matahari Terbit ini memiliki 40 ribu pegawai pajak. Sekitar 70 persen memiliki pendidikan audit.
Karena itu, saat ini Darmin merombak struktur Ditjen Pajak. Jika dulu posisi direktur berdasarkan jenis pajak, kini dibagi berdasarkan fungsi. Biar jelas dan tidak tumpang tindih.
Akan Undang Konglomerat Hitam
Saat ini Darmin berharap para pelaku Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bersedia nongol kembali. Jika penyelesaian secara pidana dan politik buntu, setidaknya ada penyelesaian secara pajak.
Menurut Darmin, periode 1997-2001 adalah masa suram pemulihan krisis ekonomi. Kala itu banyak pihak tertentu yang malah menikmati BLBI, dana rekap, restrukturisasi utang, penjaminan nasabah (blanket guarantee), serta fasilitas lainnya.
Darmin menawarkan dua kemungkinan. Pertama, para pelaku tersebut diburu satu per satu. Atau kedua, mengiming-imingi mereka dengan pengampunan pajak (tax amnesty). Tapi kebijakan ini perlu komitmen nasional. Seorang Ditjen Pajak belum layak memberi pernyataan soal ini. Harus seorang Presiden, ujarnya mengelak.