Untuk diketahui, selain Direktur Gratifikasi KPK dan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan KPK, Johan sendiri telah mengutarakan niatnya untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Namun, hingga kini, Johan belum mendaftarkan diri secara resmi karena masih mempersiapkan berkas-berkas untuk kelengkapan administrasi.
Berbeda dengan Johan yang ingin mencalonkan diri sebagai capim KPK, empat pimpinan lainnya, Taufiequrrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja kompak menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. "Kalau saya sendiri tidak mencalonkan diri," ungkap Ruki.
Pernyataan Ruki diamini pula oleh tiga pimpinan lainnya, Indriyanto, Zulkarnain, dan Adnan. "Saya back to campus," tutur Indriyanto. Sementara, Zulkarnain tidak menjelaskan mengapa ia tidak ingin mendaftar kembali sebagai pimpinan KPK. "Saya sudah menyatakan sikap seperti yang lalu, tidak (akan mendaftar capim KPK)," imbuhnya.
Terkait niat Johan, Ruki mengatakan, secara pribadi ia senang jika ada pimpinan KPK sekarang yang ingin mendaftar sebagai capim KPK. Ia berharap Johan selaku orang yang sudah lama berkiprah di KPK dapat menjaga kesinambungan manajemen KPK. Ruki juga membuka peluang bagi pegawai KPK untuk mendaftar sebagai capim KPK.
Walau begitu, Ruki menegaskan pimpinan KPK tidak akan mengusulkan atau merekomendasikan pegawainya untuk mengikuti seleksi capim KPK seperti yang dilakukan Kejaksaan dan Polri. Pasalnya, meski ada rekomendasi pimpinan KPK, tetap saja yang menentukan adalah hasil asessment Pansel dan fit and proper test di DPR.
Jika pimpinan KPK tidak mau mengusulkan pegawainya untuk mengikuti seleksi capim KPK, tidak begitu dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Polri mendukung lima perwira tingginya, Irjen Yotje Mende, Irjen Syahrul Mamma, Brigjen Basaria Panjaitan, Brigjen Samuel Budiono, dan Brigjen Tubagus Anis Angkawijaya untuk mendaftar sebagai capim KPK.
Sama halnya dengan Jaksa Agung HM Prasetyo. Ia mendukung lima jaksa senior untuk mendaftar sebagai capim KPK. Kelimanya, yaitu Plt Jaksa Agung Muda Pengawasan Jasman Panjaitan, Sekretaris Badiklat Kejaksaan Joko Subadyo, Direktur Perdata Jamdatun Sri Hariati, Kajati Sulawesi Selatan Suhardi, dan Wakajati Papua M Roem.