Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan, ada dua pegawai KPK yang mendaftar seleksi calon pimpinan KPK. Keduanya adalah Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono dan salah seorang pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan KPK.
Namun, prosedur di KPK tidak seperti institusi lain pada umumnya yang memerlukan izin dari pimpinan institusi. Menurut Johan, pegawai KPK yang ingin mendaftar sebagai calon pimpinan KPK cukup memberikan pemberitahuan. "Mereka tidak pakai izin, cuma pemberitahuan saja," katanya kepada hukumonline, Jumat (26/6).
Mengenai adanya dua pegawai KPK yang ikut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK ini dibenarkan Juru Bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Betti Alisjahbana. Ia mengatakan per 26 Juni 2015, sudah ada 485 pendaftar capim KPK. "Dari 438 pendaftar, KPK 2, hakim 3, TNI 4 (dua purnawirawan), wartawan 4," ujarnya.
Betti menjelaskan, dari 438 pendaftar yang telah memasukan berkas, baru 209 pendaftar yang telah memenuhi kelengkapan administrasi. Sementara, berkas 64 pendaftar lainnya hampir lengkap. Selain itu, dari 438 pendaftar, 39 diantaranya perempuan. Profesi pendaftar didominasi pegawai negeri sipil (PNS) dengan jumlah 78 orang.
Kemudian, profesi pendaftar kedua diduduki oleh dosen, advokat, pegawai swasta, pensiunan, wiraswasta, dan Polri, masing-masing sebanyak 78, 71, 69, 47, 41, 28, dan 19 orang. Dari 19 pendaftar yang berasal dari Kepolisian, hanya 13 yang merupakan anggota Polisi aktif, sedangka enam diantaranya purnawirawan.
Betti mengungkapkan, pendaftaran akan ditutup 3 Juli 2015 pukul 12.00 WIB. Pengumuman nama-nama yang lolos seleksi administrasi akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2015 melalui konferensi pers dan situs www.setneg.go.id. Setelah itu, Pansel membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan hingga 3 Agustus 2015.
"Kami akan sediakan halaman khusus di situs www.setneg.go.id untuk memberikan tanggapan. Agar dapat ditindaklanjuti, tanggapan positif/netral/negatif hendaknya disertai dengan informasi/data pendukung. KPK milik kita, kita semua perlu berperan didalam upaya mendapatkan calon pimpinan KPK terbaik," tuturnya.
Untuk diketahui, selain Direktur Gratifikasi KPK dan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan KPK, Johan sendiri telah mengutarakan niatnya untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Namun, hingga kini, Johan belum mendaftarkan diri secara resmi karena masih mempersiapkan berkas-berkas untuk kelengkapan administrasi.
Berbeda dengan Johan yang ingin mencalonkan diri sebagai capim KPK, empat pimpinan lainnya, Taufiequrrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja kompak menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. "Kalau saya sendiri tidak mencalonkan diri," ungkap Ruki.
Pernyataan Ruki diamini pula oleh tiga pimpinan lainnya, Indriyanto, Zulkarnain, dan Adnan. "Saya back to campus," tutur Indriyanto. Sementara, Zulkarnain tidak menjelaskan mengapa ia tidak ingin mendaftar kembali sebagai pimpinan KPK. "Saya sudah menyatakan sikap seperti yang lalu, tidak (akan mendaftar capim KPK)," imbuhnya.
Terkait niat Johan, Ruki mengatakan, secara pribadi ia senang jika ada pimpinan KPK sekarang yang ingin mendaftar sebagai capim KPK. Ia berharap Johan selaku orang yang sudah lama berkiprah di KPK dapat menjaga kesinambungan manajemen KPK. Ruki juga membuka peluang bagi pegawai KPK untuk mendaftar sebagai capim KPK.
Walau begitu, Ruki menegaskan pimpinan KPK tidak akan mengusulkan atau merekomendasikan pegawainya untuk mengikuti seleksi capim KPK seperti yang dilakukan Kejaksaan dan Polri. Pasalnya, meski ada rekomendasi pimpinan KPK, tetap saja yang menentukan adalah hasil asessment Pansel dan fit and proper test di DPR.
Jika pimpinan KPK tidak mau mengusulkan pegawainya untuk mengikuti seleksi capim KPK, tidak begitu dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Polri mendukung lima perwira tingginya, Irjen Yotje Mende, Irjen Syahrul Mamma, Brigjen Basaria Panjaitan, Brigjen Samuel Budiono, dan Brigjen Tubagus Anis Angkawijaya untuk mendaftar sebagai capim KPK.
Sama halnya dengan Jaksa Agung HM Prasetyo. Ia mendukung lima jaksa senior untuk mendaftar sebagai capim KPK. Kelimanya, yaitu Plt Jaksa Agung Muda Pengawasan Jasman Panjaitan, Sekretaris Badiklat Kejaksaan Joko Subadyo, Direktur Perdata Jamdatun Sri Hariati, Kajati Sulawesi Selatan Suhardi, dan Wakajati Papua M Roem.