“Kalau pembelajaran online itu yang dibutuhkan pesertanya hanya melihat video, materi, pemaparan, dan tulisan yang bisa dibaca. Tapi untuk pelatihan, bagaimana pelaksanaan praktiknya jika ini dilakukan secara online? Praktik harus dilakukan secara tatap muka langsung,” kata Eka.
Eka melihat dari 8 lembaga yang ditunjuk pemerintah menyelenggarakan pelatihan secara daring, sebagian besar lembaga itu fokusnya bimbingan belajar daring dan e-commerce. seharusnya, kata dia, yang dipilih pemerintah itu lembaga yang selama ini menyelenggarakan pelatihan kemudian bekerja sama dengan platform daring.
“Untuk mengelola lembaga pelatihan itu tidak mudah, berbeda dengan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan bimbingan belajar. Apalagi ada lembaga e-commerce yang seolah seperti sulap mereka sekarang menyelenggarakan pelatihan,” paparnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral mengatakan tidak mengetahui parameter yang digunakan selama ini dalam memilih lembaga yang menyelenggarakan pelatihan daring melalui kartu Prakerja. Tapi yang jelas, dia mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kartu Prakerja gelombang pertama. Program ini akan digelar sampai gelombang 30.
“Memang yang dipersoalkan itu apakah komponen pelatihan jumlahnya dirasa cukup atau dikurangi, sehingga dapat dialihkan untuk menambah insentif (uang tunai, red) yang diberikan,” katanya.
Nikmati Akses Gratis Koleksi Peraturan Terbaru dan FAQ Terkait Covid-19 di sini. |