Dinilai Pemborosan, Kartu Prakerja Layak Dievaluasi Total
Berita

Dinilai Pemborosan, Kartu Prakerja Layak Dievaluasi Total

Bila perlu lebih baik anggaran kartu Prakerja dialihkan untuk penanganan Covid-19 yang lebih mendesak.

Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit

 

Manfaat yang diterima penerima PKH juga kecil dibanding penerima manfaat program kartu Prakerja. Misalnya, untuk penerima kategori anak usia 0-6 tahun dan ibu hamil mendapat Rp250 ribu per orang, lansia dan disabilitas berat Rp200 ribu per orang. Manfaat itu tergolong kecil dibandingkan biaya pelatihan yang diselenggarakan kartu Prakerja, misalnya untuk pelatihan membuat minuman biayanya sebesar Rp400 ribu per orang.

 

“Kartu Prakerja ini sangat memboroskan anggaran negara dan lebih baik dialihkan untuk program lain yang lebih dibutuhkan masyarakat untuk bertahan menghadapi pandemi Covid-19,” sarannya.  

 

Untuk itu, Almas mengusulkan pemerintah sedikitnya melakukan 4 hal terkait kartu Prakerja. Pertama, menghentikan pelaksanaan program kartu Prakerja dan mengevaluasi bentuk dan jenis pelatihan yang diberikan kepada penerima manfaat. Kedua, mekanisme kerja sama dengan lembaga penyedia pelatihan harus dilakukan melalui tender.

 

Ketiga, pemerintah harus mempublikasi rancangan besar kartu Prakerja, apakah sudah melibatkan kalangan industri, sehingga dapat diketahui keterampilan kerja apa yang dibutuhkan. Keempat, kenaikan anggaran kartu Prakerja layak dibatalkan dan perlu dialihkan untuk program penanganan Covid-19 yang sifatnya lebih mendesak.

 

Belum ada yang berhasil

Pegiat Pendidikan dan Pelatihan Eka Simanjuntak menerangkan kartu Prakerja ini awalnya untuk menghadapi disrupsi teknologi di era revolusi industri 4.0. Penerima manfaat yaitu pekerja yang terdampak revolusi industri 4.0 dengan manfaat berupa reskilling atau upskilling. Tidak mudah untuk menentukan keterampilan (skill) apa yang dibutuhkan pekerja untuk menghadapi dampak disrupsi teknologi itu.

 

“Persoalan besar pelaksanaan program ini yaitu bukan besaran anggarannya, tapi bagaimana program ini dilaksanakan? Mengingat sampai saat ini belum ada sistem akreditasi pelatihan yang mampu diandalkan,” kata dia dalam kesempatan yang sama.  

 

Dalam perkembangannya, pemerintah memutuskan untuk menyelenggarakan pelatihan secara daring. Eka menilai hal ini berpotensi menimbulkan banyak masalah karena pelatihan berbeda dengan pembelajaran secara daring. Secara praktik, pembelajaran secara daring tergolong berhasil dan sudah dijalankan di berbagai negara. Berbeda dengan pelatihan secara daring, dimana belum ada satu negara pun yang berhasil.

Tags:

Berita Terkait