”Oleh sebab itu, komitmen pemerintah Indonesia terhadap HAM sangat patut dipertanyakan,” pungkas Isnur.
Koalisi masyarakat sipil untuk pemantauan UPR terdiri atas sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Antara lain HRWG, YLBHI, PBHI, Arus Pelangi, Kalyanamitra, Imparsial, YAPPIKA-ActionAid, LBH Pers, IKOHI, LBH Jakarta, AJI Indonesia, SKPKC Papua, Migrant CARE, GAYa Nusantara menyoroti rekomendasi yang ditolak pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyampaikan keberhasilan serta tantangan negara dalam melakukan pembangunan nasional di bidang HAM selama 5 tahun belakangan. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan banyak kemajuan yang telah dicapai. Tapi pemerintah Indonesia pun tak mengabaikan adanya sejumlah tantangan.
“Khususnya ketika kita semua menghadapi ujian yang berat dengan adanya Pandemi Covid-19,” ujar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (9/11/2022).
Pada dialog interaktif yang dihadiri 108 negara anggota PBB itu, Indonesia mendapatkan sejumlah pertanyaan beserta rekomendasi tentang kebijakan pemajuan HAM di negara. Seperti isu revisi KUHP, hukuman mati, ratifikasi optional protokol konvensi anti penyiksaan, kebebasan beragama dan berekspresi, perlindungan terhadap hak wanita, anak dan disabilitas, hingga Papua. Menerima sejumlah pertanyaan dan rekomendasi negara-negara anggota PBB, pemerintah telah mencatat untuk dipertimbangkan kembali.
“Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan rekomendasi yang diterima untuk ditindaklanjuti dan menjadi bagian penting dari kebijakan HAM nasional selama lima tahun berikutnya,” kata Yasonna.