Keberadaan petugas itu dapat memangkas para calo atau sponsor yang biasanya merekrut calon TKI dan cenderung merugikan si calon TKI. Sayangnya, lanjut Dita, jumlah petugas pengantar kerja itu sedikit, tak lebih dari tiga ratus orang. Tidak mampu menjamah seluruh daerah yang menjadi kantong TKI yang ada di seluruh Indonesia.
Kelima, menyangkut diplomasi pemerintah dengan negara tujuan TKI. Bagi Dita, upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah untuk menangani TKI harus diperkuat. Misalnya, untuk mengurusi masalah ketenagakerjaan yang dihadapi TKI, adalah tugas dari atase ketenagakerjaan RI di luar negeri. Sedangkan untuk masalah lainnya seperti persoalan hukum, seperti pidana, ditangani oleh konsuler Indonesia di negeri tempat TKI bekerja. Untuk memperkuat tugas perwakilan negara itu, salah satu hal yang harus dilakukan menurut Dita adalah membuat perjanjian antar negara atau MoU.
Terkait hal itu, Dita menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mengupayakan untuk menjalin perjanjian dengan beberapa negara tujuan TKI seperti Malaysia, Singapura dan Arab Saudi. Perjanjian itu mengatur bagaimana standar upah, kontrak kerja, hak pekerja, perlindungan terhadap TKI dan lainnya. Misalnya, dalam membahas perjanjian dengan pemerintah Arab Saudi, saat ini pemerintah sedang dalam proses saling tukar rancangan perjanjian. Salah satunya terkait standar upah dan perlindungan untuk TKI.
Selain itu, berbagai peraturan lain juga dirancang pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan TKI. Salah satu kebijakan yang akan diterbitkan menurut Dita adalah pemulangan mandiri bagi TKI di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta. Dengan adanya kebijakan itu, maka TKI bebas memilih apakah pulang sendiri dari Terminal 2 atau mau lewat Terminal 4 yang dikelola BNP2TKI.