Saat genting para penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dihalangi oleh sekelompok orang yang diduga terorganisir. Mereka sempat dipaksa untuk menghilangkan bukti pemantauan mereka atas lahan yang terbakar.
Tim Penyidik mempersilakan untuk diteliti surat tugasnya. Sekelompok pemuda itu juga mempertanyakan kenapa kendaraan yang digunakan oleh Tim Penyidik menggunakan plat B (merupakan plat kendaraan Jakarta) dan BH (merupakan plat kendaraan Jambi). Tim Penyidik kemudian disuruh menunggu di sebuah warung yang terletak di dekat lokasi penghadangan.
Pukul 18.00 WIB
Tim Penyidik melakukan negosiasi dengan sekelompok orang yang diperkirakan berjumlah sekitar 50 orang. Negosiasi juga diikuti oleh tokoh masyarakat dan para ninik mamak, dan akhirnya dibuat kesepakatan:
1. Membuka plang yang telah dipasang, dengan syarat pencabutan plang dilakukan oleh sekelompok orang yang menahan. Plang yang telah dicabut kemudian ditaruh di lokasi penghadangan, yakni di dekat ponton penyeberangan.
2. Menghapus foto yang diambil dari lokasi, dengan syarat dihapus sendiri oleh sekelompok orang yang menahan.
Ketika kesepakatan dengan tokoh masyarakat dan para ninik mamak sudah tercapai, sekelompok pemuda kemudian mengajukan syarat tambahan, yakni untuk melepaskan Tim Penyidik harus dengan syarat yakni mendatangkan Siti Nurbaya selaku Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Pukul 18.30 WIB
Syarat pelepasan dengan mendatangkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup merupakan harga mati yang diminta oleh sekelompok orang tersebut. Tim Penyidik kemudian melakukan koordinasi dengan Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani.
Pukul 18.45 WIB
Dirjen Gakkum berkomunikasi dengan Tim Penyidik dan memberikan sejumlah instruksi: 1. Untuk mempertahankan situasi yang kondusif; 2. Sedapat mungkin tidak menggunakan senjata; 3. Melakukan negosiasi dengan masyarakat jika dimungkinkan untuk melakukan penyelesaian.