“Surat Edaran MA (SEMA) itu ditujukan ke ketua Pengadilan Banding dan Ketua Pengadilan tingkat pertama. Isinya memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan,” ujar Juru Bicara MA Suharto saat dihubungi, Selasa (18/7/2023).
SEMA No.2 Tahun 2023 memuat, kesatu, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Kedua, pengadilan tidak (boleh, red) mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.
SEMA tersebut untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, sehingga para hakim harus berpedoman pada SEMA ini merujuk pada ketentuan UU. “Itu sesuai fungsi MA. Lihat Pasal 32 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang tidak diubah dalam UU No.5 Tahun 2004, tapi kemudian Pasal 32 diubah dalam UU No.3 Tahun 2009,” ungkapnya.
Selengkapnya, Pasal 32 UU No.3 Tahun 2009 memuat kewenangan MA dalam melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan seperti ditegaskan melalui ayat (1) dan (2).
Pada ayat (4) disebutkan MA berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Pasal 32 ayat (5) UU MA menggariskan pengawasan dan kewenangan yang dilaksanakan MA seperti dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
“Mencermati dua atau lebih UU yang terkesan berseberangan atau bertentangan, maka yang paling bijak kita gunakan asas-asas peraturan perundang-undangan. SEMA ini memberi petunjuk ke pengadilan di bawah MA sesuai fungsi MA sandarannya atau rujukannya (utama, red) juga Pasal 2 UU Perkawinan. Kita harus bedakan dengan jernih antara perkawinan dengan pencatatan,” kata Hakim Agung Kamar Pidana ini.