“Walau SBY selalu menghindar ketika kami gelar Kamisan, kami tidak pernah hentikan sampai kasus-kasus ini diselesaikan. Sebenarnya SBY bukan tidak merespon sama sekali, namun sepertinya itu hanya basa-basi saja, bahkan kami sempat diusir dari depan istana,” ujarnya.
Sumarsih bersyukur karena kini semakin banyak warga masyarakat yang tergugah hatinya untuk hanya sekadar meramaikan Aksi Diam Kamisan atau menyebarkan semangat menuntut keadilan di media sosial.
“Bahkan untuk beberapa aksi, kepolisian Polres Jakarta Pusat membiarkan kami aksi tanpa memberi izin dan selalu mempermudah perizinan Aksi Kamisan,” ujarnya.
Dia berharap, Aksi Diam Kamisan nantinya menjadi suatu gerakan yang masif diseluruh Indonesia dalam menanggapi kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat namun dengancara yang santun dan mengundang simpatik.
Daud menambahkan, SBY seharusnya malu dengan apa yang sudah dilakukan oleh keluarga dan korban pelanggaran HAM masa lalu didepan kantor dinasnya tiap pekan. Pasalnya,apa yang tuntut oleh peserta Aksi Diam Kamisan ditiap pekannya adalah Rekomendasi DPR untuk mencari para korban penghilangan paksa tahun 1997-1998 dan menjerat para pelakunya.
“Sampai saat ini setidaknya ada tujuhkasus pelanggaran hukum HAM berat yang diabaikan oleh SBY. Kami tidak akan mengubah gaya aksi kami, Aksi Diam kami justru lebih banyak yang mendengar, kecuali Pemerintahan SBY,” ujarnya. Ini merupakan rapor merah bagi SBY selama dua periode pemerintahannya.
Daudberharap pemerintahan selanjutnya bisa dengan segera merampungkan penuntasan kasus-kasus tersebut. Pasalnya menurut dia, tidak ada alasan apapun bagi siapapun pemerintahnya nanti untuk tidak menyelesaikan kasus tersebut mengingat semua bukti dan saksi sudah jelas.