Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta seringkali dianaktirikan dalam masalah alokasi dana. Pada saat ini, menurut data KMNRT, kegiatan penelitian hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.
Nampaknya, fenomena ini lebih mencerminkan keengganan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan penelitian, dari pada ketiadaan alokasi dana. Pasalnya, peraturan-peraturan yang ada sama sekali tidak memberatkan setiap kegiatan penelitian oleh perusahaan-perusahaan.
Sebagai contoh, adalah pengaturan dalam UU No.10/1994 tentang Pajak Penghasilan sebagaiamana telah diubah terakhir dengan UU No.17/2000. Dalam ketentuan Pasal 6 huruf f diatur, besarnya penghasilan kena pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya penelitian.
Jadi, pihak perusahaan seharusnya memandang penelitian bukan sebagai expenditure melainkan revenue. Dengan kata lain, proses penelitian adalah investasi tersendiri dan bukan pengeluaran yang percuma.
SDM iptek jeblok
Persoalan kedua terpaut dengan masalah sumber daya manusia (SDM) iptek. Elemen iptek yang satu ini banyak dikeluhkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Rendahnya kuantitas SDM iptek disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Indonesia.
Rendahnya kualitas SDM iptek di lain pihak merupakan akibat dari minusnya apresiasi pemerintah terhadap para ilmuwan. SDM iptek yang peduli akan pengembangan iptek belum mendapat fasilitas yang memadai dari pemerintah.
Untuk itu, KMNNRT mengusulkan diterapkannya sistem insentif dalam pengembangan iptek. "Sistem insentif ini tidak saja diwujudkan dalam bentuk uang, tetapi juga jaminan, peluang, nilai lebih dan peraturan pendukung," tegas Hikam.
Aspek kuantitas dan kualitas SDM iptek ini merupakan unsur yang strategis dalam upaya pengembangan iptek melalui alih teknologi. Alih teknologi sendiri merupakan kata kunci dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sayangnya, lagi-lagi belum ada ketentuan yang baku mengatur tentang alih teknologi.
Aktor-aktor pasar internasional tidak akan menunggu sampai Indonesia siap dengan seluruh persoalan ini. Persaingan global telah di depan mata, sedangkan kita masih berkutat pada persiapan-persiapan yang tidak kunjung selesai. Posisi Indonesia, dengan demikian, sangat terancam di tengah buasnya pasar global.
Rupanya, begitu banyak hal yang harus diakomodasi oleh RUU Sisnasiptek untuk mewujudkan sistem nasional iptek yang komprehensif. Cukup melegakan pula kenyataan bahwa salah satu visi dari RUU ini adalah menjadikan hukum sebagai panglima. Kini tinggal melihat, ada tidaknya kemauan dari semua pihak untuk mewujudkannya.