Khusus mengenai sarana pendukung pemeliharaan anak saat proses perceraian dan pasca putusan, perlu didesain lebih tegas keterlibatan keluarga, kerabat, maupun Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan lembaga non-pemerintah. Sistem peradilan harus memastikan orang tua dalam proses dan pasca putusan perceraian tidak melalaikan kewajiban pemeliharaan anak.
*)Laras Susanti adalah Dosen dan Peneliti Law, Gender and Society Research Center, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Catatan Redaksi: Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline |