Putra Sejati Indomakmur (PSI) mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat. Kecewa lantaran majelis hakim, dipimpin Kasianus Telaumbanua, lebih memilih memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) milik debitor sendiri, PT Saripari Pertiwi Abadi, daripada PKPU kreditor.
Pengacara Putra Sejati menilai majelis tidak konsisten dengan putusan yang pernah ada, yakni putusan PKPU Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI). Dalam kasus terakhir ini PKPU kreditor yang didahulukan ketimbang PKPU yang diajukan debitor. Padahal, putusan ini diambil majelis yang sama walau ketua majelis berbeda.
“Saya tidak puas, kecewa. Majelis tidak taat asas karena ada perkara serupa yaitu TPPI,” tutur kuasa hukum PSI, Mangantar M Napitupulu, kepada hukumonline usai persidangan, Rabu (29/5).
Selain merujuk pada kasus TPPI, kekecewaan Mangantar juga bersumber dengan tidak taatnya majelis terhadap hukum acara kepailitan. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah menyebutkan secara tegas bahwa permohonan PKPU milik debitor harus diputus tiga hari sejak permohonan tersebut didaftarkan. Sedangkan terhadap permohonan PKPU Kreditor, majelis memiliki waktu untuk memberikan putusan selambat-lambatnya 20 hari sejak permohonan tersebut didaftarkan
Berdasarkan dua jenis jangka waktu yang telah ditetapkan undang-undang, tidak satu pun yang diikuti majelis. Majelis hakim telah melewati jangka waktu untuk memutus permohonan debitor.
Seharusnya, pembacaan putusan atas permohonan milik debitor telah dibacakan sejak 11 Mei 2013 dan pada 27 Mei 2013 untuk permohonan milik kreditor. Namun, majelis baru membacakan putusan tersebut pada 29 Mei.
Ketika diingatkan tujuan dari PKPU itu sendiri adalah untuk perdamaian dan menunda kewajiban pembayaran utang si debitor, Mangantar mengamini hal itu. Hanya saja, Mangantar mengatakan ada hal yang harus diingat, yaitu pengurus. Pengurus debitor dan kreditor berbeda. Meskipun pengurus juga bersikap netral dalam menangani suatu perkara PKPU, Mangantar tetap merasa khawatir. Mangantar khawatir kepentingan kreditor tidak diakomodasi dalam perkara ini.