Permasalahan lainnya, kata Firdaus, ada di internal PLN sendiri, baik dari direksi, manajemen hingga ke general manager per wilayah sampai staf dibawahnya. Menurutnya manajemen penyedia bahan bakar listrik di PLN tidak dikelola dengan baik sehingga muncul praktek-praktek penyimpangan yang membuat biaya pokok produksi menjadi tinggi alias boros. “Dua hal ini yang memunculkan pertanyaan kenapa kita tidak bisa menigkatkan rasio kebutuhan listrik, kenapa kita tidak bisa memberikan jaminan penyiapan suku cadang. Ini merupakan PR pemerintah,” katanya.
Firdaus tak memungkiri harus ada reformasi di jajaran direksi PLN untuk menghentikan pemborosan di tubuh BUMN listrik tersebut. Sebab, berdasarkan data ICW selama 2002 hingga 2008, PLN telah memboroskan biaya produksi listrik Rp158,557 triliun atau Rp22,651 triliun per tahun. Angka tersebut merupakan selisih dari kebutuhan BBM atau gas untuk memproduksi dengan harga BBM atau gas di pasaran.
Soal munculnya nama Dahlan Iskan sebagai pengganti Fahmi Mochtar, Firdaus enggan berkomentar. Dia menolak menyebutkan siapa sosok yang layak untuk mengisi posisi direksi di PLN. Namun, Firdaus menilai siapapun yang dipilih harus orang yang memiliki integritas, profesionalitas, dan kesungguhan bekerja. “Ia juga harus memahami bisnis listrik PLN dan juga berani menghapuskan praktek rente dan memutus relasi politik bisnis dalam pengelolaan listrik,” tandasnya.
Sekilas analisis Firdaus mungkin bisa menjadi gambaran bagi Dahlan mengenai apa saja yang harus dibenahi dalam persoalan listrik di tanah air, jika dirinya terpilih menjadi Dirut PLN. Modal sebagai bos di media tentu belum cukup tanpa menyelami seluk beluk bisnis listrik serta pengelolaannya. Kendati demikian, keberaniannya menerima tantangan ini perlu diacungi jempol.