Peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri industri migas merupakan kegiatan yang memerlukan teknologi tinggi, membutuhkan biaya besar, dan memiliki risiko tinggi. Teknologi yang digunakan pada industri migas nasional mulai dari peralatan survei seismik, pengolahan data dan modeling, sampai dengan peralatan pengeboran dan produksi migas sebagian besar masih mengandalkan teknologi impor.
Untuk meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri pada industri migas selain dibutuhkan penguasaan pengetahuan dan teknologi, juga diperlukan kepastian hukum untuk menunjang industri migas hulu maupun hilir.
Demikian benang merah yang mengemuka dalam diskusi mengenai kontribusi industri migas terhadap pemanfaatan komponen dalam negeri di Jakarta, Senin (23/9).
Sayangnya, hingga saat ini industri hulu migas masih mengalami kendala dalam meningkatkan produksi minyak dan gas bumi. Salah satu kendala yang dinilai banyak pihak sangat mengganggu adalah mengenai perizinan di daerah. Selain itu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) juga kerap mengalami kasus premanisme dan pemblokiran jalan.
"Kendala yang dihadapi antara lain tumpang tindih lahan, perizinan, hingga pencurian fasilitas migas dan illegal tapping," kata Kepala PerwakilanSatuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Tirat Sambu Ichtijar.
Sebelumnya, Ketua Komite Tetap Hulu Migas, Firlie Ganinduto menilai perlu ada percepatan proses perizinan. Oleh karena itu, ia mengusulkan pembentukan badan khusus untuk mengurus izin industri hulu migas.
“Badan tersebut mengkoordinasikan seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk memberikan izin kepada industri migas. Dengan cara itu, perizinan dapat dipercepat dan kami dapat segera melakukan pengeboran untuk meningkatkan produksi migas nasional," jelas Firlie.