Model ketiga adalah menempatkan regulator dan policy maker dalam satu atap. Ini juga dipraktikkan di Indonesia saat ini. Dalam konteks tiga model ini, lanjut Faisal, Indonesia perlu memilih salah satunya saja. Beberapa negara yang menerapkan salah satu dari model ini terbukti berhasil meskipun pada model kedua implikasinya abuse of power tetapi India dan Timor Leste berhasil melakukan hal tersebut.
Persoalannya, Faisal sendiri mengaku gamang ketika model ini suatu waktu bisa terbentur dinding Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, dengan alasan-alasan tertentu dan dianggap tidak sesuai dengan konstitusi MK membubarkan layaknya BP Migas.
"Saya juga jadi gamang kalau harus sesuai dengan keinginan MK, misalnya. Kita harus menghormati keputusan hukum tetapi secara akal sehat kita nggak terima jadinya susah,” ujar Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.
Dia mencontohkan konsep inefisiensi. Inefesiensi selama ini dianggap melanggar konstitusi. Misalkan AC DPR tidak berfungsi dan menghasilkan inefesiensi, apakah DPR harus dibubarkan layaknya BP Migas?
“Ngeri, ini interpretasinya tanpa batas.Jangan-jangan MK-nya juga nggak efisien. Gimana kalau begitu? Karena seperti itu kita terbelenggu untuk melakukan hal terbaik untuk bangsa," tegasnya.
Sementara itu, mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie,juga memberikan masukan kepada Komisi VII DPR soal revisi UU Migas. Pada kesempatan tersebut, Jimly mengusulkan beberapa bentuk lembaga pengelola migas di Indonesia yang sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.
“Bentuknya bisa bentuk dari badan usaha baru atau badan usaha lama yang di revitalisasi atau ada badan usaha tersendiri khusus untuk urusan perizinan dan tidak operasional,” papar Jimly.
Menurutnya, ada fungsi yang dapat dimainkan oleh lembaga baru agar nantinya tidak menduplikasi Pertamina atau Badan Usaha sejenisnya, tetapi cukup menjadi instrumen pemerintah atau instrumen bisnisnya pemerintah yang berhadapan dengan korporasi. Bisa semacam pemegang kekuasaan pertambangan atau pengembangan aset.
Sebagai badan usaha, lanjut Jimly, harus mempunyai aset dan modal tetapi berbentuk perusahaan terbatas yang sepenuhnya dimiliki oleh negara. Dia menambahkan, ide BHMN itu sebenarnya sudah tidak ada dalam UU tetapi sebagai ide patut dipertimbangkan.